Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Tenaga Kerja terus menguatkan komitmen perlindungan sosial ketenagakerjaan dengan menggelar kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi penerima Bantuan Iuran (BI) dan pekerja rentan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan fasilitasi sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan serta sebagai bagian dari percepatan implementasi program bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Sosialisasi dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Juli 2025, bertempat di Aula Kecamatan Batu Benawa. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perwakilan desa dari Kecamatan Batu Benawa dan Kecamatan Hantakan, termasuk dari Pemerintah Desa Pagat. Desa Pagat sendiri diwakili oleh Pembakal Pagat Syahrul, Kasi Pemerintahan Muhammad Fazrianoor, dan perwakilan pekerja rentan Zainal Arifin.
Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan pemaparan mendalam dari pihak BPJS Ketenagakerjaan mengenai manfaat dan tata cara klaim program JKK dan JKM. Beberapa syarat yang disampaikan untuk klaim JKK antara lain: Kartu peserta, KTP, kronologi kecelakaan yang diketahui oleh pemerintah desa atau tenaga kerja, formulir klaim, dan kwitansi pengobatan. Sementara untuk klaim JKM, syarat yang diperlukan lebih lengkap, seperti akta kematian, surat ahli waris, buku rekening, serta dokumen identitas keluarga lainnya.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat khususnya pekerja rentan di wilayah Hulu Sungai Tengah semakin sadar akan pentingnya perlindungan kerja, termasuk dalam menghadapi risiko kecelakaan dan kematian dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga berharap desa-desa dapat lebih aktif dalam mendata dan mengusulkan pekerja rentan agar memperoleh bantuan iuran JKK dan JKM dari pemerintah.
Pembakal Pagat, Syahrul, menyambut baik kegiatan ini dan mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan perlindungan sosial bagi warganya. "Kami akan terus mendukung program seperti ini, karena menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup warga desa, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal dan rentan risiko kerja," ujarnya.
Langkah ini sejalan dengan tujuan nasional untuk memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang selama ini belum tercover oleh skema perlindungan kerja formal. Dengan kolaborasi yang kuat antara desa, kecamatan, kabupaten, dan BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan implementasi program bantuan iuran bisa berjalan optimal dan menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan.